apakah tujuan pengawasan apip. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Pasal 5 ayat (2) Undang. apakah tujuan pengawasan apip

2. com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menilai Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP) di masing-masing kementerian/lembaga mesti distandardisasi agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan intern. Standar Audit ini mengatur tentang kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing‐masing, yang meliputi audit terhadap aspek keuangan tertentu, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, evaluasi, reviu, pemantauan, serta pemberian jasa konsultansi. apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (ove rsight), namun juga memberikan jasa konsultasi. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan 3. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendesa No. pengawas mengenai: 1) maksud dan tujuan audit; 2) ruang lingkup audit meliputi periode audit, aktivitas/kegiatan/proses. Pengaruh pendidikan terhadap level kapabilitas APIP di Inspektorat Kota Manado dan Provinsi Sulwesi Utara. 6. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) bukan melulu soal nilai instansi atau reward dan punishment. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Menuju Paradigma Baru. a. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. 2. 1. Pendahuluan a. com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menilai Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP) di masing-masing kementerian/lembaga mesti distandardisasi agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Inspektur. d. 1. B. PKPT APIP. (APIP) dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan C. 3. 11. Hasil penilaian atas kapabilitas pengawasan intern APIP menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikemukakan dalam konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah RI (AAIPI) tahun 2014, menunjukkan bahwa mayoritas APIP dipusat dan daerah (93,96%) berada pada level 1. Tujuan penyusunan pedoman umum pengawasan intern PBJ adalah: 2. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (sub unsur 1. kapabilitas APIP. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan 3. Surat Edaran ini dijadikan panduan bagi APIP dalam melakukan audit tujuan tertentu Pengadaan Barang dan Jasa. c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap. tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan. Untuk mewujudkannya Inspektorat Daerah Kabupaten Serang telah melakukan pelaksanaan Audit Kinerja dibeberapa OPD bahkan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. pengawasan yang efektif memegang peranan kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. 2. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas. Adapun tujuan dari disusunnya standar audit APIP ini adalah untuk: menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;. Implementasi 2110. (3) Penilaian unsur SPIP, MRI, dan IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Alamat: Jl. Dengan adanya Pedoman Telaah Sejawat di lingkungan LKPP bertujuan untuk: 1. Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota. mendukung terwujudnya manajemen risiko dan tata kelola risiko yang efektif, b. Tujuan Pengawasan. 75/PMK. Reviu yang dilakukan oleh APIP tidak ditujukan untuk memberikan suatu opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, namum ditujukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Melaksanakan pembinaan. 3. Apakah peningkatan kemampuan/ perubahan perilaku dan pembinaan BPKP berpengaruh terhadap peningkatan level kapabilitas APIP di unit organisasinya? C. TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR. JurnalPost – Audit merupakan suatu bentuk pengawasan ataupun suatu evalusi yang digunakan oleh suatu Instansi, Lembaga ataupun perusahaan yang ada di dunia khususnya di Indonesia. Peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern. peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengimplementasikan manajemen risiko pemerintah daerah July 2022 Kajen Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan 6(01):54-71 Paragraf 1110 – Menyusun Rencana Pengawasan menyatakan: APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Memberikan panduan dan standar yang sama kepada seluruh APIP dalam melaksanakan pengawasan intern atas PBJ. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yangPengawasan oleh APIP meru-pakan bagian penting dalam praktik pengawasan pemerintahan di Indo-nesia. memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian. Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran dan Waktu Pelaksanaan Reviu. 168,. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalamTujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) 1. OPD yang kita pilih sebagai Auditee. Instrumen Pengawasan Program P3DN. Apakah bapak ibu para Auditor/P2UP yang berada di Inspektorat Kota Bandar Lampung sudah memiliki sertifikat keahlian dibidangnya masing-masing. JAKARTA, KOMPAS. Kata kunci: APIP, pengembangan organisasi, sinergi melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 2. Paparan yang disampaikan oleh Auditor Muda Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Luthfi Fathurahman Alamsyah membahas mengenai Pedoman Penilaian Penyelenggaraan SPIP Pada K/L/D. Apabila ada catatan. Untuk kasus TPK dan Perdata mengacu kepada Pedoman Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP. Mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk sebuah tujuan yang harus dicapai oleh APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung. PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 21 1. Peningkatan efektivitas pengawasan intern APIP menuntut adanya peningkatan kapabilitas APIP itu sendiri. Materi yang dibawakan adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. TUJUAN DAN MANFAAT EVALUASI TERPISAH Evaluasi terpisah atas SPI bertujuan untuk menilai kinerja sistem tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik. Pedoman ini mengadopsi. (Angka 1 huruf b: Inspektorat melakukan asistensi/pendampingan dan audit. mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja auditee, dan 4. Meskipun demikian, penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11. Probity audit harus dilakukanTujuan penyusunan Pedoman Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. . Auditor internal harus memiliki kapabilitas yang cukup untuk. Sesuai Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang di Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020, peran BPKP terhadap indikator–indikator tersebut, yaitu melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan meningkatkan kapabilitas APIP. Kegiatan pengawasan intern sebagai kegiatan dukungan bagi organisasi dalam meyakinkan dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi juga perlu dikelola dengan baik. Sedangkan menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat. (2015) juga mengungkapkan bahwa tujuan pengawasan yaitu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi. 4/IJ Tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan. Hal ini sejalan dengan peran audit. 3. Proses Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan e. Dalam pelaksanaan reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah berupa RKA SKPD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpedoman pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/025/A. PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Maksud dan Tujuan 2 Ruang Lingkup 2 B. Maksud. 3dvdo 6wdqgdu vhedjdlpdqd glpdnvxg gdodp 3dvdo ddw ehuwxmxdq xqwxn 0hpehulndq sdqgxdq xqwxn shphqxkdq xqvxu xqvxu dqj glzdmlendq gdodp . 1. Prosedur Penilaian Kapabilitas APIP bertujuan untuk memberikan acuan secara teknis bagi pejabat/pegawai BPKP yang kompeten dalam proses penilaian Kapabilitas APIP,. mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern dan standar serta penerapan kode etik oleh auditor; b. -. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik APIP dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tingginya level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula APIP dalam menjalankan perannya sebagai pengawas intern. September 1, 2016. Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;. PENINGKATAN Mitra strategis bagi pengambil kebijakan 4 utk menjamin apa yang dilakukan, diyakini mampu mencapai tujuan Kecukupan anggaran APIP dalam. 09/2020 PENEMPATAN DANA INVESTASI PEMERINTAH PENJAMINAN Tahapan Pengawasan PERENCANAAN PENGAWASAN APIP. Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, (27/5/2021). PERAN APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian unsur Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Selain itu, paket PBJ dengan nilai besar belum banyak dilakukan probity audit dan panitia PBJ belum familier dengan penggunaan probity audit, serta belum adanya aturan penerapan probity audit sebagai dasar pengawasan PBJ (LKPP, 2015). kapabilitas APIP Rekomendasi Hasil Pengawasan Reko-mendasi 92 110 110 110 110 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggar aan SPIP Reko-mendasi 2 26 26 26 26 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Reko-. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah pengawasan APIP, sebagai bahan Knowldege Management System (KMS) terkait PBJ •Pengembangan sistem continuous assurance thdp continuous monitoring PBJ •Berbagi data, informasi dan pengetahuan mengenai pengawasan, dalam rangka komunikasi dan kooordinasi yang berkelanjutan →cotoh: aplikasi reviu PAPBJ. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan. PPBR bertujuan untuk. Pasal 3 Prinsip-prinsip perilaku APIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. Atas kondisi tersebut, APIP harus mengidentifikasi dampak adanya keterbatasan kemampuan APIP dan mengomunikasikannya kepada jajaran pimpinan Pemda. Salah satu tujuan Ombudsman Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia. Apakah motivasi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Solok dalam pengawasan keuangan daerah? 1. Tahun 1986 istilah pengawasan didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. 3. Orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Isi dan Bentuk Laporan Hasil Pengawasan f. rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern/pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). idPengawasan oleh APIP meru-pakan bagian penting dalam praktik pengawasan pemerintahan di Indo-nesia. Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, BPKP atau assesor eksternal perlu melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penilaian mandiri (self assessment) atas tingkat kapabilitas SPI. Tipe Dokumen. Dalam fungsi manajemen, sejauh ini apakah APIP Inspektorat mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. id oleh R Mida Hayati, secara etimologis istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu "supervise". 2. APIP mempunyai peran dan tanggungjawab yang penting dalam menegakkan good governance, risk. Alhamdulillah bisa nulis sedikit, semoga masih bisa berikan manfaat banyak buat. Alamat: Jl. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk. Selain BPK, ada pula lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tujuan dan sasarannya. 4. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yangPengawasan dilakukan pada seluruh anggaran yang dialokasikan Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN yang meliputi: PENYERTAAN MODAL NEGARA Pasal 3, PMK No. Lebih lanjut men genai tujuan pengawasan,. Untuk dapat berperan secara efektif, penting bagi APIP Menurut ketetapan Permendagri, definisi APIP adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern. Al-Amin: Manajemen pengawasan dapat diartikan sebagai mengelola sumber daya dan tahapan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan. Sebagai. PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Pengawasan Manajemen APIP 8 8 0 0 Total 162 162 0 0 1) Elemen 1: Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing). Dokumen ini juga menguraikan langkah-langkah, indikator, dan. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan. Agar pengawasan dapat berjalan secara efektif perlu koordinasi antar aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). BANJARBARU (12/4/2022) - Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sangat penting dalam memberikan keyakinan yang memadai, memberikan peringatan dini dan memelihara, serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Penulisan Laporan yang Efektif a. Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga (K/L), hasil EKA ini bahkan bisa sangat membantu dalam pelaksanaan pengawasan demi continuous improvement dalam kualitas perencanaan. Dan tujuan akhir dari pelaksanaan SPIP yaitu; Maturitas SPIP, MRI, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) serta Kapabilitas APIP. Indonesia dapat berpengaruh signifikan dalam pencapaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3, sehingga menjadi bahan evaluasi bagi Ombudsman Republik Indonesia serta Lembaga Negara sejenis lainnya. Presiden memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak Namun selain BPK-RI, ada juga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal. 2. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia (sub unsur 1. 5 2095. Peraturan Peme-rintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinanAnda sedang mencari pedoman audit pbj? Unduh file pdf yang berisi lampiran iii peraturan bpkp nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa pemerintah. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku. 1 2540. Dokumen ini berisi pedoman telaah sejawat ekstern untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang disusun oleh AAIPI. 2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Standar Audit APIP dengan Peraturan Menteri 5. File ini berisi kriteria, prosedur, dan instrumen audit pbj yang dapat membantu anda dalam melaksanakan pengawasan intern yang efektif dan akuntabel. Keberhasilan SPIP Terintegrasi juga membutuhkan APIP yang dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko di KLD, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). Audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (pasal 50 ayat 1). prinsip-prinsip perilaku APIP; dan b. pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong kepemerintahan yang baik. dinamis dan menantang, peran APIP dan pengawasan intern perlu dikontekstualisasikan dalam era yang lebih adaptif, dengan tetap berpegangan pada tujuan utama dan kebermanfaatan APIP bagi organisasi. Atas kondisi tersebut, APIP harus mengidentifikasi dampak adanya keterbatasan kemampuan APIP dan mengomunikasikannya kepada jajaran pimpinan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. 580 - Peran BPKP sebagai Pemberi Assurance. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat. PENGENDALIAN Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan. BANJARBARU (12/4/2022) - Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sangat penting dalam memberikan keyakinan yang memadai, memberikan. Meminta dan. Hal itu disampaikan oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul. meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan. Hasil assessment dan peningkatan kapabilitas yang dilakukan oleh BPKP terhadap 474 APIP (periode Tahun 2010 s. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu : Lingkungan pengendalian. 2 Pengawasan Intern harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. 03 Tahun 2008 Tentang Standar Audit APIPAdanya pengawasan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat diamati dan dikelola kesesuaiannya dengan rencana dalam rangka pencapaian tujuan (Terry, 1960: 395). Pendampingan, monitoring, dan evaluasi merupakan tugas penting yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). (2) Kode Etik APIP ini terdiri atas 2 (dua) komponen: a. Di mana dengan. Pramuka No. APIP singkatan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah2. Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang. effektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Lembaga yang dimaksud adalah APIP. 15.